1. Menurut Somentri (1967) Istilah kewarganegaraan merupakan terjemahan dari “Civivs” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (Good citizen).
2. Menurut Somantri (1970) warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik
3. Menurut Winata putra (1978) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara
4. Menurut Purbakawatja (1956) Sesungguhnya akar katanya adalah paes dan ago (bahasa latin) artinya saya membimbing, kemudian muncul istilah paedagogy yang artinya ilmu mendidik atau ilmu pendidikan
5. Menurut Mc, Neil (1981) Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk confluent, education.
6. Menurut Herman (1966) ingatlah pada postulat bahwa value is neither thouht no cought, it is learned.
7. Menurut Lickona (1992) “Educating for character” atau pendidikan watak” lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan philosop michael Novak
8. Menurut Lickona (1992 : 50-51) yakni compatible mix of all those virtues identified by religion traditions, literary stories, the sages and persons of comond sense down through history.
9. Menurut Lickona (1992, 51) memandang karakter atau watak itu memiliki 3 unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, and moral behaviour atau konsep moral rasa dan sikap moral dan perilaku moral.
10. Herman (1972) mengemukakan suatau prinsip yang sangat mendasar yakni bahwa “value is neither thought nor cought, it is learned” artinya bahwa subtansi nilai tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti di tangkap di internalisasi dan dibakukan.
11. Menurut Kuncoroningkat (1978) kesenian pada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat yang melukiskan penghayatan tentang nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat pada masing – masing jamannya.
12. Menurut Likona (1992 : 26) pada dasarnya pendidikan mempunyai 2 tujuan besar yakni, mengembangkan individu dan masyarakat yang “smart and good”
13. Menurut Bloom, dkk (1962) dirinci menjadi tujuan pengembangangan kognitif, afektip dan psikomotorik yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian nilai dan sikap dan keterampilan psikomotorik.
14. Menurut Winata putra (2001) Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap ini didunia barat dikenal dengan “value education, affective education, moral education, character education.
15. Menurut Alisyahbana (1976) mengatakan bahwa “values as integrating forces it personality, society and culture” nilai merupakan kekuatan perekat-pemersatu dalam diri, masyarakat dan kebudayaan.
16. Menurut Sanusi (1998, Winata putra : 2001) warga negara indonesia yang seyogyanya dikembangkan itu adalah individu yang cerdas pikirannya, perasaannya dan perilakunya.
17. Menurut likona (1992, 12-22) diamerika dirasakan telah terjadinya penurunan kualitas moralitas dikalangan pemuda termasuk yang juga terdidik.
18. Likona (1992, 53-63) yang perlu dikembangkan dalam rangka pendidikan nilai tersebut adalah nilai karakter yang baik (good characters) yang didalamnya 3 dimensi nilai moral.
19. Taba(1976)atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari p4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development.
20. Djojonegoro(1996)sebagai mana dituangkan dalam buku “lima puluh tahun perkembangan pendidikan indonesia”.
21. Djojonegoro(1996:73)ditekankan bahwa :”untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran.
22. Djojonegoro(1996:75-76)berdasaekan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri;dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja,mengetahui kewajiban ,dan jujur dalam pikiran dan tindakan.
23. Djojonegoro(1996:76)dirumuskan menjadi “membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis,serta bertanggung jawab tentang kesejahtraan masyarakat dan tanah air”.
24. Djojonegoro(1996:103)melahirkan warga negara sosialis’yang bertanggung jawab terselenggaranya masyarakat sosialis indonesia,adil an makmur baik spiritual maupun materil dan yang berjiwa pancasila”.
25. Djojonegoro(1996:96-100)sedangkan di dalam kurikulum SMA tahun 1950/1951 kelihatannya diwadahi oleh mata pelejaran tata negara,sejarah dan ilmu bumi.
26. Lickona(1992)diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran.
27. Bloom untuk mengembangkan nilai dan sikap.
28. Lickona(1992)theodore roosevelt (mantan presiden USA )dan biil Honing (superintendent of public instruction,calipornia)memberi landasan pentingnya pendidikan nilai di Amerika.
29. Lickona(1992:4-5)kini semua negara bagian amerika serikat dan semua unsur dalam masyarakat,publik dan pripatsepakat dan mendorong agar dunia persekolahan mengambil peran aktif dalam penidikan nilai khususnya pendidikan nilai moral.
30. Lickona(1992;6-7)melihat bahwa para pemikir dan pembangun demokrasi,sebagai pradigma kehidupan di dunia barat berpandangaan bahwa pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi.
31. Winataputra(1988:17-25;SMDE we –site :2002)pendidikan nilai di dunia barat secara konseptual berlandaskan pada teori perkembangan moral piaget dan kohlberg.
32. Lawrence kohlberg,professor pada harvard university, USA sejak tahun 1969 selama 18 tahun mengadakan penelitian tentang perkembangan moral berlandaskan teori perkembangan kognitif piaget.
33. Koglbert (SMDE website,2002)menolak pendidikan nilai/karakter tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaan (bag of vitues )seperti kejujuran,budi baik,kesabaran ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral.
34. Murphy (1967:57)mampu berpikir kritis dan kreaktif atau yang secara umum oleh lewrence senesh.
35. Bee (1881:36)pengetahuan yang mempengaruhi sikap seseorang itu merupakan hal penting dalam pendidikan moral dan nilai,merupakan awal dari perubahan perilaku,keduanya dikenal sebagai cognitive development theorists.
36. Bernan crick dan alex porter(1979:27)mengemukakan bahwa weassert our conviction that it is the need and the right of every pupil in school and young adult.in further education to receive a balanced and realistic political education.we see this education primarily in terns of developing the knowledge skiil and dispossition that we have called political literacy.
37. Prof.Haryati soedibjo untuk menanggulangi keanekaragaman perlu diperhatikan tiga hal sebagai berikut:1)bahwa indonesia merupakan kepulauan yang luas sekali,2)wilayah yang seluas itu terdiri dari belasan ribu pulau dengan penduduk yang beraneja ragam,3)keanekaragaman budaya dan bahasa setempat,memiliki dasar budaya dan bahasa yang sama.
38. Josep ernest renent (1823-1892)menanut aliran nasionalisme yang di dasarkan pada faktor kemanusiaan.
39. Menurut otto banuar (1882-1939)paham bangsa timbul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama.
40. Louis sneyder,nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor politis,ekonomi,sosial dan intelektual pada sutu taraf di dalam sejarah.
41. L.stoddard,mengemukakan :nasionalisme adalah suatu keperceyaan yang dimikiki oleh sebagian perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.
42. Dr.hertz dalam bukunya yang berjudul “nationality in history in politics”mengemukakan empat unsur nasionalisme yaiti hasrat untuk mencapai kesatuan,hasrat untuk mencapai kemerdekaan,hasrat untuk mencapai keaslian,dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.
43. Prof.Mr soepomo mengemukakan tiga aliran tentang negara yaitu individualis,maxistis,dan integralistis,kemudian menyatakan bahwa pengertian negara integralistis tidak akan membutuhkan jaminan grund and frebeitsrechte dari individu contra staat.
44. Yamin (jilid 1:110-114)sebetulnya pada hakikatnya UUD bertentangan dengan kontruksinya,hal itu sebagai kontruksi hukum tidak baik.
45. Prof.Soepomo diperkuat oleh ir.soekarno menyatakan,kikalau kita betul- betul hendak berdasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan,tolong-menolong,gotong-royong,dan keadilan sosial.
46. Yamin(jilid 1:287-297)tiap-tiap pikiran,tiap-tiap individualisme dan pederalisme daripadanya.
47. Dr.Mohamad hatta sebaliknya jusrru merasakan khawatir presiden akan manjadikan negara sebagai alat kekuasaan,meskipun nagara yang di bentuk bercorak kekeluargaan .
48. Yamin (jilid 1;299-300)usul saya ini tidak lain hanya menjaga supaya negara yang kita dirikanialah negara pengurus,supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan,negara penindas.
49. Muhamad hatta di dukung oleh hak asasi yamin yang menyatakan segala constitution lama dan baru atas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu.
50. Lukman soetrisno (paul s.baut:1989:227)mengajukan ciri-ciri sebagai berikut:dalam bidang politik berupa kemauan untuk mengakui plurarisme dan kepentingan.dalam bidang sosial berupa di tandai dengan adanya perlakuan yang sama.dalam bidang ekonomi dengan tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi.
51. Luhut M.P pangaribuan S.H ,LL.M dan waskito adiribowo,S.H.asas yang berlaku dalam penanganan kejahatan biasa adalah asa regalitas.
52. Luhut M.P pangaribun S.H,.LL.M dan waskito adiribowo S.H pendekatan keamanan (security approach)yang selama ini digunakan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan harus di ganti dengan pendekatan hukum untuk mengarasi krisis sosial yang muncul di mana-mana maupun untuk mewujudkan cita-cita negara hukum berdasarkan kedaulatan rakyat.
53. Menurut prof.Dr L.j.van apeldoorn mencoba memberi pendapatnya dalam”het adatrecht van ned indie”hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terua-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.
54. Kisch.mr.dr.dalam karangannya “rectswetenschap”mengatakan bahwa karena hukum itu tidak dapat di lihat/ditagkap oleh pancaindra, maka sukarlah untuk memvuat suatu depinisi tentang”hukum”yang memuaskan umum.
55. Prof.sudiran dalam “pengantar tata hukum di indonesia”hukum adalah pikiran/tanggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.
56. Grotius dalam”de lure belli ac facis tahun 1625’:hukum adalah peraturan tentang perbutan moral yang menjamin keadilan.
57. Prof.soediman kartohadiprodjo,S.h dalam bukunya “pengantar hukum indonesia”mengatakan bahwa :”hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antar manusia.
58. Prof.dr.mochtar kusumaatmadja,S.H LLM dalam bukunya “hukum masyarakat dan pembinaan hukum nasional”mengatakan:hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidahserta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban.
59. J.C.T Simorangkir,S.H dan Woeryono Sasrtopranoto,S.H.dalam bukunya “Pelajaran hukum indonesia”mengemukakan ;’hukum adalah peraturan-peraturan yang bersipat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.
60. F.J stahl fungsi nagara yang hanya sebagai penjaga malam sudah berubah dan berkembang menjadi lebih luas dan aktif ikut campur dalam bidang ekonomi,sosial dan budaya.konsepsi hukum yang demikian dukenal dengan istilah”negara kesejahteraan” atau welvaarstaat.
61. A.v.dicey konsep negara hukum menurut sistem anglo saxon yang dikenal dengan “the rule of law”.
62. Menurut moh yamin ,SH sejarah istilah negara “kata kembar negara-hukum yang kini menjadi istilah tetep hukum sudah dipakai secara resmi dalam konsitunsi indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal-usulnya.
63. Mr.moh yamin istilah negara hukum berasal dari masing-masing kata”negara’dan “hukum”yang digabungkan menjadi satu istilah dengan pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku.
64. Prof.Dr.sudargo gautama,SH mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum;1)terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan negara tidak berhak bertindak sewenang-wenang.2)asas legalitas setiap tindakan negara harusberdasarkan hukum yang telah diadakan.3)pemisahan kekuasaan agar hak asai itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan.
65. Friedman melihat negara hukum dalam 2 arti yaitu formal dan material.
66. Friedman dapat di bagi menjadi dua golongan;1)nagara hukum dalam arti sempit 2)negara hukum dalam arti luas.
67. Sudikmo mertokusumo (1986)bahwa keingkaran atau dosa yang bersangkutan akan memperoleh kutukan dan hukuman dari tuhan maka yang bersangkutan akan senantiasa berusaha berbuat baik dalam menjalin hubungan dengan sesamanya sesuai dengan perintah tuhan.
68. Menurut kelsen(1995) norma keagamaan mengancam si pelanggar dengan hukuman oleh otorita tuhan.
69. Menurut kansil (1986) norma kesopaan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.
70. Menurut soerjono soekanto(1980) salah satu ciri penting dari kaidah hukum terletak pada kekuatan sansinya,berlakunya kaidah hikum di topang oleh kekutan sanksinya yang dapat dipaksakan melalui organ penegak hukum.
71. Menurut Kelsen (1995)efektivitas dari tata sosial terletak bukan pada paksaan melainkan pada kepatuhan sukarela.
72. Menurut achmad sanusi (1977) hukum dapat di golongkan menurut)1.sumber-sumber dan bentuk sumber keberlakuannya.) 2.kepentingan yang diatur atau dilindunginya.) 3.hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain ) 4.pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum.) 5.hal kerjanya berikut pelaksanaan sankinya.
73. Menurut P.M. Hadjon (1994:7) konsep pemerintahan yang bersih dan beriwibawa bukanlah suatu konsep normatif.
74. Menurut Budiardjo (1992 : 50) Demos berarti rakyat, kratos / kraten berarti kekuasaan jadi demokrasi berarti rakyat berkuasa atau “Goverment or rule by the people”
75. Hornby (1962) yang dimaksud dengan demokrasi adalah “the advanced leaner’s dictionary of current english.
76. Budiarjo (1992) “probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system political and social organization advocated by influencial proponents”.
77. Ciced (1998) Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system as well as individual knowledge, attitudes, and behaviour needed to the contextually subtantiated, cherished and developed”.
78. Winata putra (2001) menyimpulkan bahwa “demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional, secara philosofis demokrasi sebagai ide, norma, prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.
79. Sanusi (1998) mengidentifikasikan sepuluh pilar demokrasi ‘konstitusional menurut undang-undang dasar 1945.
80. Usis (1995) bahwa intisari dari demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar yag secara keseluruhan isinya terdapat dalam sepuluh pilar demokrasi.
81. Torres (1998 : 145-146 dalam winata putra 2001 : 54) mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik yaitu, classical aristotelian theory, medieval theory dan contemporary theory.
82. Gandal dan Finn (1992) menegasakan bahwa “democracy does not teach it self”.
83. Wahab (2001) menyatakan bahwa “that the knowledge, skills, behaviours, of democracy citizenship do not just occur naturally in oneself-but rather they must be taught conciously though schooling to tech new generation, i.e they are learned behaviour.
84. Winata putra (2001) bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep
85. Gandal and Finn (1992) bahwa : bukan saja dinegara – negara berkembang, di negara-negara maju sekalipun education for democracy sangat penting, namun sering dilupakan “it is often taken for granduated or ignored”.
86. Gandal and Finn (1992) dalam winata putra (2001) menyatakan “seek only familiarieze people with the precepts of democarcy, but also to produce citizens who are principled, independent, inquisitive, and analytic in their outlook”.
87. Gandal and Finn (1992) perlu dikembangkannya model “school baced democracy education.
88. Sanusi (1998 : 3) dalam memahami demokrasi harus memaknai, aspek-aspek demokrasi secara menyeluruh diperlukan kecerdasan ruhaniah, kecerdasan naqliah, kecerdasan aqliah (otak logis/rasional). Kecerdasan emosional napsiah.
89. Somantri (2001) Dalam kepustkaan asing pendidikan kewarganegaraan (PKn) disebut civid education yang batasanya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi.
90. Dufty (1967 : dalam winata putra, 2001) menjelaskan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah tubuh pengetahuan ilmiah yang teroganisir mengenai hubungan manusia.
91. Edgar bruce wesley, 1937 : barr, barth dan shermis, 1977) yakni social studies merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan.
92. Estant 1998 : dalam winata putra 2001, menjelaskan bahwa social studies sebagai apportien of social sciences atau sebagai a federation of subject.
93. somantri(2001)menjelaskan bahwa social studies adalah suatu “synthetic discipline”yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan subtansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
94. barr,barth,dan shermis,(1997:dalam somantri,2001)menjelaskan bahwa social studies di gambarkan dalam”the three social studies traditions.
95. Barr dkk,(1977) the social studies comprised of those aspectsof history,econnomics,political science,sociology,anthropology,psychology,geograpy and philosophy.
96. Somantri (2001) kesejahtraan umum dan pertahanan negara,dan perubahan sosial dan demokrasi politik.
97. Al-muchtar civicus(2001)menjelaskan bahwa implikasi masalah stategi pedagoginya adalah bagaimana mentranspormasikan demokrasi dalam penidikan kewarganegaran.
98. Wahab(civius 2001)menjelaskan bahwa pada tradisi ini menekankan pentingnya warga negara dipersiapkan untuk menguasai konsep-konsep proses dan masalah-masalah ilmu sosial untuk pengambilan keputusan.
99. Shirley H.engle dan anna S.ochoa(1988)dari indiana university dalam bukunya yang berjudul education for democratic citizenship.
100. Al-muchtar92001)mengemukakan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran mengunggulkan keterampilan pengambilan keputusan.
101. Rath dan kirchenbaum (1972)yang dikutip oleh winataputra (2006),beberapa model pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab.
102. Winataputra (2005)menjelaskan kerakteristik pokok untuk masing – masing, strategi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : pertemuan kelas berita baru cambuk bersiklus dan lain-lain.
103. Menurut Rustandi (1988 : 60) “warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing (bukan warga negara)”
104. Liras : 66 memang kenakalan itu pada mulanya dilakukan oleh warga negara yang tidak terpelajar, kemudian melanda kawula muda pelajar.
105. Djahiri (1985 : 11) penanaman nilai dalam rangka pembentukan sikap warga negara perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang baik, mungkin akan berbahaya bagi diri dan umat manusia.
106. Bredekamp (1992) berpandangan bahwa pada usia pendidikan dasar (6-15 tahun) kemampuan intelektual, sosio-emosional, fisik dan moral anak.
107. Richmond, 1977 : Joni, 1996 pembelajaran terpadu sangat diperlukan terutama untuk sekolah dasar karena pada jenjang ini dalam menghayati pengalamannya masih secara totalitas serta masih sulit menghadapi pemilihan yang artificial .
108. Wolfinger (1994 : 133) secara definitif kurikulum tematis adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi keterampilan, dan sikap.
109. Wolfinger (1994 dan suwignyo : 1996) menjelaskan bahwa pemaduan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional.
110. Alunan, dkk (2004) lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema.
111. Pappas dan Kieper (1995) bahwa model pembelajaran tematik sangat cocok diberikan kepada anak didik pada kelas rendah.
112. Poerwadarminta (1983) tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.
113. Dyah Sriwilujeng (2006) yang mengajukan enam langkah tematik antar mata pelajaran di SD atau MI.
114. Robin Fogarty (1991) terdapat sepuluh model atau cara merencakan pembelajaran terpadu yaitu, 1). Pragmented 2). Coneccted 3). Nested 4). Suguented 5). Sehared 6)Webbing 7). Thereatd 8). Integrated 9). Imersed 10) Networked.
115. Center for civic education (2002 : 55-7b) langkah – langkah model pembelajaran berbasis Portofolio.
116. Dasim Budimansyah (2002 : 14) perlu diawali oleh diskusi kelas guna berbagi pengetahuan tentang masalah-masalah dimasyarakat.
117. Dasim Budimansyah (2002 : 62) mengemukakan tujuan pokok dari kegiatan show case.
118. Rappar, (1993 : 67) warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.
119. Turner (1990) dalam bukunya yang berjudul civics : Citizen in action, menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal diwilayah hukum tertentu.
120. menurut Soerjono Soekanto (1990) terdapat 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara yaitu, 1) pengetahuan hukum 2) pemahaman hukum 3) sikap hukum dan 4) perbuatan hukum.
121. Nu’man soemantri (2001) sangat merekomendasikan pentingnya dialog kreatif (creative dialogue) sebagai wahana untuk memcahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
122. Dale Carnegie (1993) yang mengatakan ‘kerja sama dalam percakapan dapat tercapai apabila anda menunjukan bahwa anda menganggap ide dan perasaan orang lain sama pentingnya.
123. Gerald s. Nirenberg dalam bukunya yang berjudul “getting though to people”
124. Wispe (1972) mengartikan perilaku prososial yakni perilaku yang merupakan antitesis dari perilaku menyerang, perilaku prososial yaitu seperti sikap simpati mendahulukan kepentingan orang lain, sikap dermawan, bekerjasama.
125. Soemantri, (1999) sikap prososial yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh warga negara yang cerdas direfleksikan dalam sikap.
126. Daniel Goleman, kecerdasan emosional diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang menghargai orang lain, menghormati, kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
127. Michele Borba, mengemukakan tujuh sifat kebajikan esensial meliputi empathy, conscience, selfcontrol, resfect , kindness, tolerance, and fairness.
128. Menurut Stewart (1994) pemberdayaan (empowerment) adalah suatu kualitas daya internal keterampilan individu atau organisasi dalam mewujudkan dan menyesuaian diri dengan lingkungan.
129. Nursid Sumaatmadja (1998) meliputi 1). Minat (sense of interest) 2). Dorongan ingin tahu (sense of curiosity) 3). Dorongan ingin membuktikan kenyataan (sense of reality) 4). Dorongan ingin menyelidiki (sense of incuiry) 5). Dorongan ingin menemukan sendiri (sense of discovery).
130. Koent Jaraningrat (1994) tiga bentuk partisifasi yaitu 1). Berbentuk tenaga 2). Berbentuk pikiran dan 3). Berbentuk materi (benda).
131. Rush dan Althoff (1993) yang mengidentifikasikan fartisipasi sebagai keterlibatan atau keikutsertaan individu warga negara dalam sistem politik.
132. wasistiono (2003)yaitu )1 ada rasa kesukarelaan(tanpa paksaan) ,)2 ada keterlibatan secara emosional ,)3memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.
133. huntington dan nelson (1990)mengartikan partisipasi dalam konteks politik yang selanjutnya dikonsepsikan partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
134. rush dan althoff (1993) menguraikan luasnya partisipasi politik dalam bentuk hierarki atau berjenjang yang dimulai dari yang rendah sampai yang tinggi,yakni poting,aktif,dan diskusi politik.
135. mas’oed dan macandrew (2000)partisipasi politik secara teoritis dapat dibedakan ke dalam 2 bagian,yaitu partisipasi politik yang konvensional dan partisipasi politik yang non konvensional.
136. budiardjo(1989)tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
137. agger (dalam althoff,19930 mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan buruk dari sifat manusia.
138. menurut lane(dalam althoff,1993)sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah masyarakat,dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintah dan politik.
139. lane 9dalam althoff,1993)menjelaskan anomie sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah.
140. margaret branson (1994) berpendapat untuk mencapai partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggung-jawab perlu di penuhi beberapa unsur yaitu:penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu.pengembangan intelektual partisipatoris.pengembangan karakter atau sikap.komitmen yang benar.
141. ridwan halim (1988)mendefini sikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.
142. purbacaraka (1988) berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.
143. ridwan halim (1988:178)aspek pembatasan hukum (restrisi hukum) yang membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas (kelayakan dan kepantasaan )sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi pihak lain.
144. Rapaar (1993)keempat kebajikan adalah pengendalian diri (temperance)yang di hubungkan dengan nafsu,keperkasaan (fortitude)yang berhubungan dengan semangat (thumost) kebijaksanaan atau kearofan yang dihubungkan dengan akal (noust) dan keadilan yang dihubungkan dengan ketiga bagian jiwa manusia.
145. frans magnes suseno (1993) mengatakan bahwa kebermaknaan manusia itu jika ia hidup dimasyarakat.
146. Kreck, cruchfield, dan ballachey (1975) mengatakan “from birth to death live out his life as a member of a society is to be under constant, allpervasive social influence”.
147. Sumaatmadja (1998) mengatakan manusia dengan alam ada dalam konteks keruangan yang saling mempengaruhi.
148. Brown & brown (1975) perihal pentingnya manusia mengendalikan dan menguasai teknologi agar teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi manusia untuk kelangsungan kehidupan manusia.
149. Daud ali (1988) mengatakan setiap orang yang beragama selalu berada dalam keadaan terlibat (involved) dengan agama yang dianutnya.
150. Rasyidi (dalam AIL 1988) menegaskan, manusia yang beragama itu “aneh” ia mengingatkan dirinya kepada tuhan tetapi bersamaan dengan itu ia merasa bebas. Karena dengan itu ia bebas menjalankan segala sesuatu menurut keyakinannya itu.
151. Nasikun (1993) mengatakan bahwa keanekaragaman tersebut sebagai ciri unik masyarakat dan bangsa indonesia yang dapat memberikan kekayaan bagi bangsa indonesia.
152. daud ali (1988) toleransi dibagi kedalam dua jenis yaitu, 1). Toleransi agama 2). Toleransi sosial.
153. Daud ali (1988) mengemukakan bahwa dalam ajaran islam terdapat prinsip-prinsip toleransi 1). Tidak boleh ada paksaan dalam beragama 2). Manusia berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya 3). Tiada gunanya memaksa seseorang agar menjadi seorang muslim 4). Alloh tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham.
154. Grounlound (1985) mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interprestasi informasi/data untuk menentukan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.
155. Hopkins dan antes (1990) pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka hasil pengamatan mengenai beberapa ciri (atribute) tentang suatu objek orang atau peristiwa.
156. Jarolimex dan W.C parker (1993) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk 1). Membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran 2). Menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik 3). Menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses hasil belajarnya 4). Bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah.
157. Nitko (19960 mengtakan bahwa tes uraian terbatas tepat dipergunakan untuk meninai hasil belajar kompleks yang berupa kemampuan – kemampuan.
158. pophans (1994) penilaian portofolio merupakan penilaian secar berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan mahasiswa atau siswa dalam kurun waktu tertentu.
159. Wayanwida (1984 : 18) mengemukakan pertimbangan-pertimbangan menentukan jenis alat.
160. Asmawi Jainul (1993 : 76) kaidah- kaidah sebagaimana : jumlah pertanyaan, angka untuk perangkat, jumlah kategori angka yang digunakan.
161. Aziz wahab (1999 :2) mendefinikan portofolio penilaian “sebagai sebuah laporan tentang proses belajar siswa : sebuah kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukan kepada siswa atau orang lain tentang hasil kerja siswa yang telah dicapai dalam satu atau lebih bidang”.
162. Nuryani rustaman (2002 : 3) konteks assesment berkenaan dengan portofolio meliputi 1). Tujuan, peran dll
163. Menurut sumarna dan muhamad hatta (2004:71) dalam melakukan penilaian portofolio adalah sejumlah prinsip yang harus diperhatikan : Saling percaya kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasaan, kesesuaian, proses dan nilai.
164. Menurut sumarna dan muhamad hatta (2004 : 81) penilaian portofolio mempunyai karakteristik sebagai berikut : a). Multi sumber b). Authentic 3). Dinamis 4). Ekplisit e). Integrasi f). Kepemilikan g). Beragam tujuan.
165. Menurut sumarna dan muhamad hatta (2004 : 1950) memberikan catatan beberapa hal yang sangat pentig yang harus diperhatikan guru : a). Guru harus dapat membedakan antara bentuk penilaian portofolio individu, kelompok kecil atau kelompok besar b). Guru harus membuat kriteria yang sesuai dengan potensi dasar maupun indikator pencapaian hasil belajar dll.

About these ads